Hukum Cakra Manggilingan, Mudarta: Perbaikan Hanya Bisa Dilakukan Oleh Perubahan

DENPASAR - 'Trend' Partai Demokrat yang terus naik akhir-akhir ini membuat banyak masyarakat mempertanyakan, terutama kaum milenial yang ingin merasakan perubahan. 

Menemui I Made Mudarta selaku ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali yang terpilih kembali pada waktu yang lalu, menyampaikan kepada jurnalis yang hadir menemuinya di kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, bahwa ia mengakui bahwa lembaga survei yang sudah mengekspos bahwa posisi Partai Demokrat sudah pada posisi 2 besar.

Baca juga: Tony Rosyid: Akankah PSI Mampu Merebut Suara PDIP?

"Ini pertanda bahwa musim sudah berubah dan arah angin sudah berubah ke arah warna biru. Rakyat sudah merasakan bagaimana pemerintah saat ini menangani Covid-19, keamanan dan ekonomi"

Jumlah hutang Indonesia juga menjadi sorotan oleh Mudarta ini, kondisi masyarakat yang masih sulit pasca Covid-19, malah insfrastruktur yang dibangun dan menomor duakan masyarakat yang lagi susah. 

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-4)

Partai Demokrat seperti yang dilontarkan oleh Mudarta, sudah 8 tahun Partai ini menjadi oposisi bagi pemerintah. Fungsi 'check and balance' jadi lebih terkontrol, kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan kepentingan rakyat dirinya menyebutkan akan mendukung, tetapi yang merugikan rakyat kita akan kritisi.

"Sifat kritik Partai Demokrat adalah membangun, semua dijalur untuk kepentingan rakyat"

Baca juga: Zainal Bintang: Dipertanyakan, Kemarahan Jokowi yang Salah Alasan

Pemilih Milenial tahun 2024 nanti adalah kelompok yang besar jumlahnya, itu merupakan potensi yang bagus buat Partai Demokrat yang mengusung AHY selaku kaum milenial. Ia juga mengatakan perbaikan itu juga harus melalui perubahan, jadi tidak mungkin baik bila tidak berubah.

"Tentu Partai yang dapat melakukan perubahan adalah partai oposisi"

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

Mudarta juga mengingatkan masyarakat untuk memahami 10 tahun kepemimpinan SBY dengan Jokowi secara data dan fakta. Ia juga menyarankan untuk mengeceknya di media sosial, google dan youtube.

"Saat transfer kekuasaan dari bu Mega ke Pak SBY berapa APBNnya, kan sekitar 500 T, lalu dari kekuasaan pak SBY ke Pak Jokowi berapa hampir 2.000 T. Kalo saja Pak Jokowi bisa melakukan dengan bagus, ekonomi kita tumbuh dari 2.000 T melompat kan harusnya 8.000 T dan di transfer kembali ke presiden ke 8 itu idealnya kan?, "tanya balik Mudarta kepada Jurnalis yang hadir.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Bernegara (Bag.-3)

Manakala amanat rakyat bertambah untuk Partai Demokrat ia mengungkapkan bahwa itulah Hukum 'Cakra Manggilingan', sebuah hukum perubahan yang akan terjadi mengikuti perubahan bagi kebaikan bangsa ini.

Ditanya soal Pemilihan kepala Daerah dirinya mengatakan saat ini belum bergerak, masih saja Wayan Koster dipercaya masyarakat, tetapi semuanya itu waktulah yang menjawab.

"Kita lihat dulu pemilihan tanggal 14 Februari 2024 mendatang, dari situ baru 'clear' terlihat, mana partai politik yang dinginkan oleh masyarakat, saya inginkan hanya satu Partai Demokrat harus sesuai dengan keinginan dan kepentingan dari masyarakat Bali, "pungkasnya. (Ray)